Para Ketua dan fungsionaris kesembilan partai tersebut diterima oleh Ketua Umum Partai Hanura H Wiranto, SH di kantor DPP Partai Hanura, Jalan Diponegoro No. 1 Menteng, Jakarta, Selasa (22/7). Pada kesempatan tersebut Wiranto didampingi fungsionaris DPP Hanura lainnya seperti Fuad Bawazir, Suedi Marasabesy dan Nico Daryanto.

Dalam pertemuan itu, Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia  (PPNI) menyatakan kesiapannya mendukung Partai Hanura dan menjadi bagian dari perubahan yang akan dilakukan Partai Hanura, yakni perubahan untuk menyejahterakan rakyat. Menurut John Kawilarang, salah seorang Ketua PPNI, partainya  memutuskan manyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Hanura karena menyakini partai yang mengusung paradigma hati nurani rakyat ini mampu membawa perubahan. “Hati nurani adalah cerminan sikap jujur. Kejujuran ini yang saat ini dibutuhkan oleh negeri ini,” katanya. Menurut John, keputusan PPNI memilih Hanura tak lepas dari figur kepemimpinan Wiranto yang berani dan tegas.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 45 Raja Karina Brahmana menyatakan, partainya bergabung dengan Hanura karena melihat Indonesia perlu membangun gerakan politik yang bermoral dan memegang etika. “Hal itu saat ini sudah hilang. Hanura dengan gerakan hati nurani rakyat mengedepankan moral dan etika,” katanya. Selain soal etika dan moral, Parkindo 45 juga prihatin dengan hilangnya nilai-nilai kejuangan 45 bangsa Indonesia . “Rasa persatuan dan kebangsaan sudah hampir hilang. Kami siap mendukung perjuangan Hanura jika Hanura konsisten dengan persatuan dan kebangsaan,” katanya lagi.

Ketua Partai Kristen Demokrat (PDK) Tommy Sihotang menyatakan, banyak orang menunggu dan menaruh harapan pada Wiranto karena Ketua Umum Partai Hanura ini sudah membuktikan komitmennya yakni berjuang untuk rakyat. “Pak Wiranto punya  dua kali kesempatan untuk menjadi pimpinan negeri ini, tapi Pak Wiranto memilih tak menggunakannya karena lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak orang mengatakan karakter asli seseorang baru muncul saat punya kekuasaan. Pak Wiranto sudah membuktikan. Kekuasaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa pada kepentingan rakyat,” katanya sambil menambahkan, PKD juga menaruh harapan besar pada Wiranto dan Hanura.

Wiranto mengatakan keputusan sembilan parpol untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Hanura adalah sesuatu yang baik karena untuk melakukan perubahan memang diperlukan kekuatan yang besar, setidaknya diperlukan kekuatan yang mampu mengungguli kekuatan parpol lama.

“Setelah kita bicara ternyata suara kita sama dengan suara mereka, yakni ingin melakukan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Saya yakin kami bisa menjadi bagian proses perubahan itu,” tegas Wiranto.* (Rth)

Berdasarkan hasil survei tersebut, enam parpol baru tersebut relatif dikenal publik meski tingkat pengenalannya masih di bawah 50 persen. Partai Hanura dikenal 30,6 persen. Sementara kelima parpol lainnya, Partai Kebangkitan Ulama Nasional (PKNU dikenal 13 persen), Partai Demokrasi  Pembaruan (PDP), dikenal 12,6 persen, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dikenal 9 persen, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dikenal 6,8 persen dan Partai Matahari Bangsa (PMB) dikenal 5,4 persen. 

Menurut Direktur LSN Umar S. Bakry sebagaimana dikutip dari Rakyat Merdeka (30/6),  faktor yang membuat keenam parpol tersebut relatif populer dikarenakan figur yang berada di partai tersebut, baik yang keberadaan secara  struktural mapupun  di balik layar. Partai Hanura, misalnya, dipimpin oleh Wiranto, sedangkan PMB didukung Din Syamsudin.

Dari hasil survei tersebut LSN memperkirakan Pemilu 2009 akan diikuti oleh sekitar 24-25 parpol yang terdiri dari 16 parpol yang mendapat kursi di DPR, enam parpol baru dan tiga parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak mendapat kursi di DPR.* (Rth)

“Saya setuju dengan debat langsung. Jangan hanya tanya jawab dengan panelis yang waktunya terbatas,” kata Wiranto saat berdiskusi dengan jajaran redaksi Harian Seputar Indonesia, Selasa (24/6). Usulan Mantan Panglima TNI ini menanggapi wacana debat capres yang sedang dirumuskan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden di DPR.

Sementara itu, mengenai wacana batasan syarat partai politik atau gabungan parpol yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden berkisar 15-30 persen perolehan kursi DPR. Wiranto megkritisnya. Menurutnya, syarat  dukungan 30 persen suara di DPR menutup kemungkinan rakyat memilih banyak kandidat karena dengan syarat itu calon partai besar saja yang  berhak maju menuju kursi nomor satu di Indonesia.